Pakar Hukum Duga Korupsi Timah Senilai Rp 271 T Libatkan Orang Dalam Pemerintahan

Kasus korupsi timah dengan kerugian ekologis mencapai Rp271 triliun diduga melibatkan orang-orang dalam pemerintahan. Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan bahwa modus operandinya kemungkinan melalui pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak sah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini. Tersangkanya termasuk Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Suparji menduga masih ada aktor lain di balik kasus ini yang belum tersentuh hukum. Ia mendorong Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak semua pihak yang terlibat, termasuk orang-orang dalam pemerintahan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kerugian negara yang sangat besar dan dampak ekologis yang serius. Penambangan timah ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung, seperti pencemaran air dan tanah.

Mengapa kasus ini penting diusut tuntas?

  • Kerugian negara yang sangat besar. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara mencapai Rp271 triliun, setara dengan 20% APBN 2023.
  • Dampak ekologis yang serius. Penambangan timah ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung, seperti pencemaran air dan tanah. Kerusakan ini tidak hanya merugikan masyarakat di Bangka Belitung, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
  • Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini menjadi ujian bagi Kejagung dalam menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi. Jika kasus ini tidak diusut tuntas, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin menurun.

Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan kasus ini diusut tuntas?

  • Masyarakat perlu terus mengawasi dan memberikan tekanan kepada Kejagung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan kasus ini di media, menyampaikan pendapat di media sosial, dan mengikuti aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian kasus ini.
  • Kejagung perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus ini. Kejagung perlu memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang perkembangan kasus ini dan siapa saja yang terlibat.
  • Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan di sektor pertambangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Kasus korupsi timah adalah contoh kasus yang harus diusut tuntas untuk memberikan keadilan bagi rakyat dan memulihkan kerusakan lingkungan.

Mari kita bersama-sama mengawasi dan memberikan tekanan kepada Kejagung agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *