UU Penyiaran Gak Asik: Masa Depan Konten Hiburan Semakin Suram?

Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran) di Indonesia,mulai ketakutan dengan kebebasan bersuara dan berpendapat. Misalnya, pada Pasal 8A dan 34F yang mengharuskan konten kreator harus memverifikasi kontennya ke KPI dahulu sebelum di tayangkan. Juga Pasal 8A Ayat 1 menyebutkan bahwa KPI sekarang berwenang menentukan tanda lulus layak tidaknya sebuah isi siaran konten. Pasal 34F juga mewajibkan penyelenggara platform digital untuk melakukan verifikasi konten siaran terlebih dahulu.

Jika RUU ini disahkan, setiap konten yang dibuat harus disetujui dulu oleh KPI sebelum ditayangkan ke publik. Itu pun pasti banyak gak lolosnya, sebab harus sesuai dengan Standar Isi Siaran (SIS) dulu. Aturan ini diperkirakan akan membuat sensor yang berlebihan pada pembatasan keberagaman konten seperti film yang tayang di Netflix, Prime, Disney, dan lain-lain. Bahasa pun harus sesuai pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa bahasa utama dalam siaran harus memakai tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Beberapa poin krusial yang dianggap bermasalah:

  • Ketentuan konten: UU Penyiaran mengatur secara ketat konten yang boleh disiarkan, dengan fokus pada moralitas dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikhawatirkan membatasi ruang ekspresi kreator dan menghambat kemunculan konten kreatif yang baru dan inovatif.
  • Izin siaran: Proses perizinan untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga penyiaran dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga membatasi partisipasi masyarakat dalam industri penyiaran.
  • Dominasi media massa: UU Penyiaran dianggap memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada media massa tradisional seperti televisi dan radio, menyulitkan perkembangan media digital dan platform baru.

Kekhawatiran ini diperkuat dengan munculnya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang menawarkan kebebasan berekspresi yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Platform ini menjadi pilihan utama bagi banyak kreator untuk mengeluarkan konten mereka tanpa terikat oleh batasan UU Penyiaran.

Dampak UU Penyiaran pada Konten Hiburan:

  • Konten yang monoton dan kurang kreatif: Kreator mungkin enggan mengambil risiko membuat konten yang dianggap kontroversial atau melanggar norma yang ditetapkan dalam UU Penyiaran, sehingga menghasilkan konten yang monoton dan kurang kreatif.
  • Kurangnya variasi konten: Dominasi media massa tradisional dan batasan konten dalam UU Penyiaran membatasi variasi konten yang tersedia bagi masyarakat, sehingga memilih konten yang kurang berkualitas.
  • Keterlambatan dalam mengikuti tren: Proses perizinan yang rumit dan batasan konten dalam UU Penyiaran menghambat kreator untuk mengikuti tren dan beradaptasi dengan perubahan dalam kebiasaan menonton masyarakat.

Masa Depan Konten Hiburan di Indonesia:

Diperlukan peninjauan kembali UU Penyiaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. UU Penyiaran perlu diperbarui agar lebih fleksibel dan akomodatif terhadap kreativitas dan kebebasan berekspresi, serta mendorong pertumbuhan industri penyiaran di era digital.